Pasal 44

Ketentuan mengenai : a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :

1. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

2. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

3. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya. b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :

4. memerintahkan...

5. memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;

6. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;

7. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

8. memperpanjang penahanan;

9. menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

10. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

11. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini.