Pasal 75

(1) IPT yang telah diberikan kepada Badan Usaha sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu IPT berakhir. (2) IPT yang masih dalam proses permohonan atau perpanjangan, namun belum mendapatkan izin dari Menteri, proses pemberian IPT diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Badan Usaha yang telah memiliki IPT dan melaksanakan Pemanfaatan Hak Pengelolaan wajib menyusun perjanjian pemanfataan tanah transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.