Pasal 3

(1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2untuk penerbitan Perizinan Berusaha sektor pertanian yang terdiri atas: a. Izin Usaha, meliputi:

1. Izin Usaha Hortikultura;

2. Izin Usaha Peternakan;

3. Izin Usaha Perkebunan;

4. Izin Usaha Tanaman Pangan;

5. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak;

6. Izin Usaha Veteriner;

7. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan

8. Izin Usaha Obat Hewan; b. Izin Komersial atau Operasional, meliputi:

9. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;

10. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;

11. Izin Pemasukan Agens Hayati;

12. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;

13. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan;

14. Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;

15. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

16. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;

17. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

18. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;dan

19. Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman.

20. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;

21. Pendaftaran Pestisida;

22. Pendaftaran Pupuk;

23. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;

24. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;

25. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium;

26. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan;

27. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;

28. Pendaftaran Obat Hewan;

29. Pendaftaran Pakan; dan

30. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik. (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Menteri.