Pasal 26

(1) Pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sebagai berikut: a. pada tingkat rekayasa formula, menjadi kewenangan Menteri; b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan, menjadi kewenangan bupati/walikota setempat di bawah koordinasi gubernur. (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Direktur Jenderal dan Gubenur.