Pasal 3

1. Pedoman SKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat 1, dimaksudkan sebagai acuan bagi aparat pelaksana SKPG di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan data dan informasi yang terkait dengan: a. indikator ketersediaan pangan; b. indikator akses pangan; c. indikator pemanfaatan pangan; sebagai dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
2. Hasil SKPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar pelaksanaan:

a. investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan; b. intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. PENGORGANISASIAN