Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi: a. pelaku usaha dalam melakukan produksi dan peredaran benih atau bibit; dan b. pengawas bibit ternak dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan; b. melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan c. memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih atau bibit.