Pasal 13

(1) Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada Menteri paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.