Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa yang menggunakan Dana dari Badan Pengelola Dana. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.