Pasal 33

(1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur

Jenderal, Kepala Dinas provinsi, atau Kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.