Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi: a. pelaku usaha dalam memproduksi benih, bibit, dan/atau SDG Hewan; b. pelaku usaha dalam melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit; c. pelaku usaha dalam pengeluaran SDG Hewan; dan d. pengawas bibit ternak dalam melaksanakan pengawasan mutu benih, bibit dan/atau SDG hewan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar benih dan/atau bibit yang beredar memenuhi standar mutu, dan produksi serta pengeluaran SDG hewan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan.