Pasal 50

(1) BUMN Pupuk mengajukan penagihan setelah Pupuk Bersubsidi disalurkan kepada Gapoktan, Pokdakan, dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ditebus oleh sasaran penerima Pupuk Bersubsidi, serta dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42. (2) Pembayaran subsidi Pupuk dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan. (3) Penagihan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.