Pasal 22

(1) Pengaduan pelaksanaan PPSE dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat. (2) Pengaduan pelaksanaan PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga. (3) Pengaduan pelaksanaan PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pusat kendali Kementerian Sosial; b. sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau d. dinas sosial daerah kabupaten/kota. (4) Penyelesaian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka. (5) Penyelesaian terhadap pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.