Pasal 4

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:

a. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di rehabilitasi dalam panti baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam jiwa; dan b. jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.