Pasal 9

(1) UPG Kementerian Sosial bertugas melaksanakan analisa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG di lingkungan Kementerian Sosial mempunyai fungsi: a. menerima laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi; b. memverifikasi dan mengklarifikasi laporan gratifikasi; c. meneruskan laporan gratifikasi yang diperoleh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menginventarisasikan dan mendokumentasikan penerimaan dan penolakan gratifikasi.