Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENRISTEKDIKTI Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

  2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN/barang milik daerah.

  3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

  4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

  5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN/barang milik daerah.

  6. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN/barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

  7. Dokumen Kepemilikan BMN adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN.

  8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengajuan permohonan beserta kelengkapan dan tindak lanjut persetujuan terdiri atas: a. penggunaan; b. pemanfaatan; c. pemindahtanganan; dan d. penghapusan.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian; b. Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian; c. Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian; d. Kepala Pusat pada Kementerian; e. Direktur Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; f. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman; g. Wakil/Pembantu Rektor atau Wakil/Pembantu Ketua atau Wakil/Pembantu Direktur pada perguruan tinggi negeri yang membidangi BMN untuk Perguruan Tinggi Negeri satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan h. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 550/M/Kp/XI/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA