Pasal 9

Tata cara Perpindahan Dosen Warga Negara INDONESIA dari perguruan tinggi luar negeri dilaksanakan dengan ketentuan: a. perguruan tinggi negeri:

1. pemimpin perguruan tinggi negeri mengajukan permohonan Perpindahan Dosen Warga Negara INDONESIA kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam bentuk pdf secara daring;
2. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis atas usul perguruan tinggi negeri;
3. dalam hal usul disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN keputusan perpindahan; dan
4. dalam hal usul perpindahan tidak disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri; b. LLDIKTI:
5. pemimpin perguruan tinggi swasta mengajukan permohonan Perpindahan Dosen Warga Negara INDONESIA kepada Kepala LLDIKTI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam bentuk pdf secara daring; 2. Kepala LLDIKTI mengajukan usul kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 3. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis atas usul LLDIKTI; 4. dalam hal usul disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN keputusan perpindahan; 5. dalam hal usul perpindahan tidak disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Kepala LLDIKTI; dan 6. Kepala LLDIKTI menyampaikan hasil usul perpindahan kepada pemimpin perguruan tinggi swasta; c. Kementerian Lain atau LPNK:

1. pemimpin Kementerian Lain atau LPNK mengajukan permohonan Perpindahan Dosen Warga Negara INDONESIA kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam bentuk pdf secara daring;
2. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan teknis atas usul Kementerian Lain atau LPNK;
3. dalam hal usul disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk MENETAPKAN keputusan perpindahan; dan
4. dalam hal usul perpindahan tidak disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan kepada pemimpin Kementerian Lain atau LPNK.