Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. (21Laporan .

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi keuangan daerah.