Pasal 13

(1) Setiap bentuk penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan ini merupakan pelanggaran administratif.

(2) Inspektur melakukan identifikasi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan hasil identifikasi terhadap pelanggaran administratif disampaikan oleh Inspektur kepada unit kerja yang menangani Kepegawaian dan unit kerja yang menangani Hukum. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), unit kerja yang menangani Kepegawaian dan unit kerja yang menangani Hukum membuat rekomendasi, untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif.