Peraturan Menteri Nomor 02-m-per-iv-2010 Tahun 2010 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADAKEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI JASA SEWA PRASARANA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

2010, No. 3 3. Lembaga Pendidikan Formal adalah lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 4. Kementerian Riset dan Teknologi adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. 5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari PRESIDEN dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi. 6. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas dengan menggunakan metode ilmiah (sistem) dalam ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan dari kegiatan yang dilakukannya. 7. Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dapat diberikan tarif tertentu kepada: a. Usaha mikro kecil dan menengah; b. Lembaga pendidikan formal; c. Kementerian Riset dan Teknologi; d. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan Kementerian Riset dan Teknologi; dan e. Peneliti (2) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif tertentu setelah memenuhi kriteria, syarat, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Syarat pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), meliputi: a. dokumen yang menerangkan kegiatan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK); dan b. identitas yang bersangkutan atau penanggungjawab kegiatan bagi yang memanfaatkan prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat persyaratan khusus sebagai berikut: a. Lembaga Pendidikan Formal harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal yang bersangkutan. b. Kementerian Riset dan Teknologi harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK). d. Peneliti harus memiliki surat penugasan yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan yang bersangkutan, bagi peneliti asing menyerahkan Surat Ijin Penelitian (SIP) dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik INDONESIA.

Tata cara pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
3. Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

2010, No. 5 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima, Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap disetujui.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2010 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

SUHARNA SURAPRANATA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR