Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan KSWP atas Layanan Publik Tertentu.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.
7. Pembinaan Pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi.
8. Unit Pelaksana Pemilik Layanan Publik Tertentu yang selanjutnya disebut Pemilik Layanan adalah Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan Layanan Publik Tertentu.