Pasal 25

(1) Pertimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b meliputi: a. dalam hal BMN berupa tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan BMN yang lokasinya terpencar;

c. guna menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal; d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah/ negara; e. terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan/memberikan akses jalan; dan/ atau f. terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang ketinggalan teknologi. (2) Ketentuan lain terkait barang pengganti, nilai barang pengganti, subjek dan objek tukar menukar, pihak pelaksanan, pemilihan mitra, mekanisme pemilihan, pelaksanaan pemilihan, tugas dan kewenangan, panitia pemilihan, calon mitra, biaya dan tender serta perjanjian tukar menukar sebagaimana diatur dalam peraturan bidang Pemindahtanganan BMN.