Pasal 8

(1) Bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan cara: a. bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadi bank penyalur BUM; dan b. menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Pernyataan permohonan sebagai bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan kepada penerima BUM dengan alasan apapun.