Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi

unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, dan satuan kerja di Kementerian dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan

penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang tertib dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kementerian.