Pasal 4

(1) Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat

provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penentuan kebutuhan pembentukan Dewan Sumber

Daya Air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada provinsi dan/atau kabupaten/kota;
• ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan/atau
• pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(3) Dewan Sumber Daya Air daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• Dewan SDA Provinsi; dan
• Dewan SDA Kabupaten/Kota.

(4) Pembentukan Dewan Sumber Daya Air daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:

• Gubernur untuk Dewan SDA Provinsi; dan
• Bupati/Wali Kota untuk Dewan SDA Kabupaten/Kota.