Pasal 22

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• menetapkan rencana kerja Dewan SDA Kabupaten/Kota;
• menetapkan tata cara persidangan;
• menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
• menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat kabupaten/kota;
• menetapkan indeks ketahanan air tingkat kabupaten/kota;
• mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan Dewan SDA Kabupaten/Kota;
• memberikan peringatan tertulis kepada instansi penerima yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan Dewan SDA Kabupaten/Kota;
• menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Wali Kota;
• menyampaikan hasil koordinasi Dewan SDA Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi, Menteri, dan Gubernur; dan
• memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 1 (satu) kali sidang.

(2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

• menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan SDA Kabupaten/Kota;
• melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada kabupaten yang bersangkutan;

• melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
• mengoordinasikan pembahasan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air, program kegiatan Sumber Daya Air, penetapan pedoman Indeks Ketahanan Air, pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
• mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat Dewan SDA Kabupaten/Kota; dan
• menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati/Wali Kota dan Dewan SDA Kabupaten/Kota terkait.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf c mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota;
• membahas rancangan penetapan Wilayah Sungai serta perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota;
• merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota;
• merumuskan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air tingkat kabupaten/kota; dan
• melakukan koordinasi dengan Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi, dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.