Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, di lingkungan Kementerian terdapat 19 (sembilan belas) balai besar dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) balai yang terdiri atas: a. UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 11 (sebelas) balai;
2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
3. Balai Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 25 (dua puluh lima) balai; dan
4. Balai Teknik sebanyak 9 (sembilan) balai.

b. UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 6 (enam) balai;

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;

3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan

4. Balai Teknik sebanyak 4 (empat) Balai. c. UPT di Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

5. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) balai;

6. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II sebanyak 7 (tujuh) balai; dan

7. Balai Teknik sebanyak 5 (lima) Balai. d. UPT di Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:

8. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan

9. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai. e. UPT di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

10. Balai Jasa Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) balai;

11. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan

12. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II sebanyak 8 (delapan) balai. f. UPT di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

13. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 (sembilan) balai; dan

14. Balai Penilaian Kompetensi sebanyak 1 (satu) balai.

15. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA