Peraturan Menteri Nomor 25-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi masing-masing. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi yang melaksanakan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

(1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini, meliputi: a. Formasi Pembina Jasa Konstruksi; b. Penyusunan, Penentuan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;

c. Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; d. Pejabat yang MENETAPKAN Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi. (2) Ketentuan lebih lanjut dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Formasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 128 (seratus dua puluh delapan) dan paling banyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua); b. di Instansi Pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 20 (dua puluh); c. di setiap Provinsi, berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 10 (sepuluh); dan d. di setiap Kabupaten/Kota, berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima). (2) Formasi Jabatan Fungsional di setiap unit Pembina Jasa Konstruksi setelah tahun 2014 dapat menambah jumlah PNS yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina jasa konstruksi tersebut apabila terdapat penambahan beban kerja.

Penyusunan, penentuan, dan prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b meliputi:

1. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi dilakukan karena adanya lowongan formasi.
2. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi masing-masing satuan organisasi berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan PNS sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang ada.
3. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai tersebut berdasarkan atas: a. jumlah PNS yang melakukan tugas pembinaan jasa konstruksi di masing-masing unit;

b. struktur organisasi unit pembina jasa konstruksi, untuk dilihat jumlah PNS yang menempati jabatan struktural, fungsional tertentu, berikut fungsional umum yang tersedia di bawahnya; c. jenis pekerjaan, yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pekerjaan pembinaan jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun; d. beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pembina Jasa Konstruksi dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata- rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu; dan e. faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan yaitu kemampuan keuangan negara. 4. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di setiap unit pembina jasa konstruksi hanya akan ada apabila : a. tersedia suatu unit Pembina Jasa Konstruksi yang mewadahi pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi, melalui penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan; b. terdapat pejabat fungsional umum di unit Pembina Jasa Konstruksi yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya; c. terdapat pejabat fungsional tertentu selain Pembina Jasa Konstruksi di unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah jabatan ke dalam jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi; d. terdapat pejabat struktural di Unit Pembina Jasa Konstruksi yang pindah di unit Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut, maka perpindahan ini harus disertai dengan penghapusan struktur jabatan di Unit Pembina Jasa Konstruksi tersebut (restrukturisasi); dan e. terdapat tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pembinaan jasa konstruksi di Unit Pembina Jasa Konstruksi, serta ada PNS yang memilih jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai jalur karirnya.

Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

1. Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada organisasi pemerintah pusat diatur sebagai berikut :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah melakukan koordinasi dengan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi. b. Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi instansi yang bersangkutan. c. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, usulan tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Prosedur pengusulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Organisasi Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun usulan rencana formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi di instansi yang bersangkutan setelah melakukan koordinasi dengan Unit yang membidangi kepegawaian pada instansi yang bersangkutan. b. Usulan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi didasarkan pada analisis beban kerja pada Unit Pembina Jasa Konstruksi pada SKPD. c. Rencana usul formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat penetapan. d. Sebelum rencana usul formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terlebih dahulu dimintakan pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing. e. Tembusan keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional yang bersangkutan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pejabat yang MENETAPKAN Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

1. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah Pusat setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk masing- masing satuan organisasi pemerintah daerah ditetapkan oleh : a. Gubernur untuk Pemerintah Provinsi berdasarkan usul dari Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. b. Bupati untuk Pemerintah Kabupaten berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. c. Walikota untuk Pemerintah Kota berdasarkan usul dari Kepala- Kepala Unit Pembina Jasa Konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Perhitungan formasi jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi menggunakan format yang akan diatur lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY