Pasal 6

(1) Atas penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal membuat laporan pelaksanaan kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.