Pasal 32

(1) Sertifikasi BGH diberikan untuk tertib pembangunan dan

mendorong Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang

memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman,

sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi

dan air, dan sumber daya lainnya.

jdih.pu.go.id

(2) Pemilik atau Pengelola menyerahkan dokumen keluaran

pada setiap tahap penyelenggaraan BGH kepada

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mendapatkan

Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (2) sesuai dengan kriteria peringkat BGH.

(3) Dokumen keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa Sertifikat perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, dan/atau pemanfaatan.

(5) Dalam hal Bangunan Gedung termasuk dalam Ordo BGH

Bangunan Gedung baru dengan kategori wajib

(mandatory) , maka sertifikat BGH sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus dimiliki pada Tahap Perencanaan

Teknis, Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dan Tahap

Pemanfaatan.

(6) Dalam hal Bangunan Gedung termasuk dalam Ordo BGH

Bangunan Gedung sudah ada dengan kategori wajib

(mandatory), maka sertifikat BGH sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus dimiliki pada Tahap Pemanfaatan.

(7) Sertifikasi BGH untuk H2M diberikan pada Tahap

penyusunan dokumen Rencana Kerja H2M, Tahap

Pelaksanaan Konstruksi H2M, dan/atau Tahap

Pemanfaatan H2M.

(8) Sertifikasi BGH untuk Kawasan Hijau baru diberikan

pada Tahap Perencanaan Teknis Kawasan Hijau, Tahap

Pelaksanaan Konstruksi Kawasan Hijau, dan/atau Tahap

Pemanfaatan Kawasan Hijau.

(9) Sertifikasi BGH untuk Kawasan Hijau yang sudah ada

diberikan pada Tahap Pemanfaatan Kawasan Hijau.