Pasal 30

(1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan masyarakat jasa konstruksi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa: a. penetapan kebijakan SMKK; b. penerapan kebijakan SMKK; c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK. (3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria sesuai dengan kewenangannya. (4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi; b. konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. (5) Pemantauan dan Evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK. (6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.