Pasal 24

(1) Standar keamanan fungsi khusus terkait Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mengacu pada ketetapan instansi atau lembaga terkait yang berwenang.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

standar keamanan pada tahapan penyelenggaraan BGFK yaitu:

• perencanaan dan perancangan;
• pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
• pemanfaatan;
• pelestarian; dan/atau
• pembongkaran.

jdih.pu.go.id

(3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

• penyediaan sistem pendeteksian dan pemantauan (detection system);
• pembentukan tim pengamanan dalam Bangunan Gedung; dan
• penetapan prosedur operasional standar pengamanan BGFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengamanan.

(4) Instansi atau lembaga terkait yang berwenang

menetapkan standar sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sebagai standar keamanan fungsi khusus terkait

Bangunan Gedung.

(5) Dalam hal BGFK yang merupakan BGN, analisis biaya

standar keamanan fungsi khusus terkait Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sesuai biaya riil dan/atau sesuai standar harga satuan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.