Pasal 17

(1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b meliputi:

• penerimaan usulan;

• pemeriksaan dokumen teknis BGFK;

• pertimbangan teknis; dan

• pencabutan status BGFK.

(2) Penerimaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Unit Layanan BGFK melalui

SIMBG apabila telah memenuhi kelengkapan dokumen.

(3) Penerimaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak

pengajuan usulan diunggah dalam SIMBG.

(4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Unit Layanan

BGFK memberikan catatan kekurangan dokumen

kepada pemohon untuk dilengkapi.

(5) Proses pemeriksaan dokumen teknis BGFK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh TPA

Pusat yang difasilitasi Unit Layanan BGFK.

(6) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), dilakukan pembahasan dengan pemohon dan dapat

dilakukan verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

jdih.pu.go.id

(7) Hasil pemeriksaan, pembahasan, dan/atau verifikasi

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dituangkan dalam berita acara.

(8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dibuat oleh Unit Layanan BGFK apabila berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan

bahwa kriteria pencabutan BGFK tepenuhi.

(9) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) disampaikan secara tertulis kepada Direktur

Jenderal.

(10) Pencabutan status BGFK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d oleh Menteri berdasarkan rekomendasi

Direktur Jenderal.

(11) Pencabutan status BGFK sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(12) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(11) disampaikan oleh Unit Layanan BGFK kepada

Pemohon melalui SIMBG.

Paragraf 3

Tata Laksana Pencabutan Status BGFK Berdasarkan

Identifikasi Unit Layanan BGFK