Pasal 10

(1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf c meliputi:

• penerimaan usulan;

• pemeriksaan laporan identifikasi;

• pertimbangan teknis pemenuhan kriteria BGFK; dan

• penetapan status BGFK.

(2) Penerimaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Unit Layanan BGFK melalui

SIMBG apabila telah memenuhi kelengkapan dokumen.

jdih.pu.go.id

(3) Penerimaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak

pengajuan usulan diunggah dalam SIMBG.

(4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Unit Layanan

BGFK memberikan catatan kekurangan dokumen

kepada pemohon untuk dilengkapi.

(5) Proses pemeriksaan laporan identifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh TPA

Pusat yang difasilitasi Unit Layanan BGFK.

(6) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), dilakukan pembahasan dengan pemohon dan dapat

dilakukan verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

(7) Hasil pemeriksaan, pembahasan, dan/atau verifikasi

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dituangkan dalam berita acara.

(8) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) menghasilkan kesimpulan bahwa Bangunan Gedung

tidak memenuhi kriteria BGFK, Unit Layanan BGFK

menyampaikan kesimpulan yang dilampirkan dengan

berita acara tersebut kepada pemohon melalui SIMBG.

(9) Pertimbangan teknis pemenuhan kriteria BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh

Unit Layanan BGFK apabila berita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) menghasilkan kesimpulan bahwa

Bangunan Gedung memenuhi kriteria BGFK.

(10) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) disampaikan secara tertulis kepada Direktur

Jenderal.

(11) Penetapan status BGFK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d oleh Menteri berdasarkan rekomendasi

Direktur Jenderal.

(12) Status BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(13) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(12) disampaikan oleh Unit Layanan BGFK kepada

Pemohon melalui SIMBG.

jdih.pu.go.id

Paragraf 3

Tata Laksana Penetapan Status BGFK Berdasarkan

Identifikasi Unit Layanan BGFK