Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN bertugas:

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a) penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan; b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
2. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
3. menyampaikan daftar Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pembinaan. b. Administrator LHKPN bertugas:
4. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang

disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK); 2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; 3. mengadministrasikan pelaporan LHKPN; dan 4. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.