Pasal 24

(1) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) disertai dokumen kesiapan teknis pendukung yang meliputi: a. rancangan Peraturan Menteri; b. konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri; c. analisis kesesuaian; d. dokumentasi proses agenda setting kebijakan; dan e. lini masa (timeline) pembentukan peraturan menteri. (2) Dokumentasi proses agenda setting kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. pembahasan dengan pemangku kepentingan; b. permohonan atau kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan peraturan Menteri; dan/atau c. arahan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, program prioritas nasional, dan/atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. (3) Penyusunan Dokumentasi proses agenda setting kebijakan dilakukan oleh Pemrakarsa. (4) Lini masa (timeline) pembentukan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jadwal pelaksanaan pembentukan peraturan menteri yang meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; dan e. pengundangan.