Pasal 12

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. laporan kegiatan usaha tahunan; b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak. (4) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.