Pasal 7

(1) Kelengkapan data jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi: a. data umum antara lain :

1. Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan);
2. Klasifikasi (Sasaran/Fungsi, Catatan Konsistensi, Jenis Penanganan Jalan, Kelayakan, Sumber Pendanaan, Tipe Perkerasan Jalan);
3. Ruas Jalan (Fungsi, Hambatan Lalu Lintas, Kelas Lalu Lintas, Kondisi, Nomor, Sistem, Fungsi dan Status Jalan); dan
4. Program Penanganan. b. Data isian antara lain :
5. Daftar Induk Jaringan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Data Kondisi Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Usulan Ruas Jalan Prioritas;
9. Survai Penjajagan Kondisi Jalan;
10. Penentuan Program/Kegiatan Pengelolaan Suatu Ruas Jalan;
11. Pemantauan Kesesuaian Program;
12. Data Pendanaan Pengelolaan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota;
13. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan;
14. Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Masalah dan Upaya Pemecahan;
16. Pemantauan Kualitas Hasil Pekerjaan;
17. Tujuan, Sasaran dan Manfaat; dan
18. Peningkatan Kinerja Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota. (2) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data pendukung.