Pasal 25
BAB 8 — PERSYARATAN PERSONALIA SKPD DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN
(1) Pejabat Inti SKPD TP/Pejabat Perbendaharaan ditetapkan oleh Menteri atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri c.q. Pejabat Eselon I terkait. (2) Pejabat Inti SKPD TP/Pejabat Perbendaharaan kegiatan Kementerian terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja, b. Pejabat Pembuat Komitmen, c. Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, d. Bendahara Pengeluaran, (3) Pejabat inti pada SKPD TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B tentang Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-Dekon/TP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
(4) Kepala SKPD TP MENETAPKAN Petugas Unit Akuntasi SKPD TP dan pembantu pejabat inti lainnya.