Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penandatanganan naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.