Pasal 13

(1) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa terpilih. (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen kinerja pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan dengan implementasi di lapangan; b. pemeriksaan kesesuaian dokumen kinerja pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dengan kondisi di lapangan; dan c. pemeriksaan kesesuaian dokumen standar pelayanan minimal dengan kinerja jalan.