Pasal 6

(1) Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.