Pasal 2

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Kesesuaian antara tugas dan fungsi dengan Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan kinerja organsiasi dan uraian tugas Jabatan Fungsional Perencana;

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; c. Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan ketersediaan Kebutuhan jabatan; dan d. Ketersediaan Kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila terdapat:

1. pembentukan unit kerja baru;
2. Kebutuhan jabatan belum terisi;
3. Perencana mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.