Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RUNK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan b. menjadi acuan ataupun pertimbangan bagi para pihak:

1. Kementerian/Lembaga;
2. Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kementerian/Lembaga yang menjadi pendukung dalam menyusun program dan kegiatan: a) RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan b) RAK Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Keselamatan LLAJ yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha, swasta, akademisi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.