Pasal 4

(1) Rencana Aksi MTN Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berfungsi sebagai: a. pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota pada penyelenggaraan MTN yang

tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah; b. pedoman bagi Pemangku Kepentingan pada penyelenggaraan MTN yang tercantum dalam rencana strategis, rencana aksi, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan; dan c. rujukan untuk pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan dan capaian MTN.