Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan SOP Pelayanan

Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. manajemen Pelayanan Terpadu, meliputi:

1. mekanisme pelayanan;
2. pembagian peran dan tanggung jawab antar wilayah;
3. sumber daya manusia;
4. struktur organisasi;
5. kesekretariatan;
6. sarana dan prasarana;
7. kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta;
8. sumber pendanaan; dan
9. waktu penyelesaian layanan. b. prosedur Layanan Pengaduan/Identifikasi, meliputi:
10. Layanan Pengaduan/Identifikasi;
11. langkah-langkah dalam Layanan Pengaduan/Identifikasi; dan
12. formulir yang digunakan. c. prosedur Layanan Rehabilitasi Kesehatan, meliputi:
13. Layanan Rehabilitasi Kesehatan;
14. langkah-langkah dalam Layanan Rehabilitasi Kesehatan; dan
15. formulir yang digunakan. d. prosedur Layanan Rehabilitasi Sosial, meliputi:
16. Layanan Rehabilitasi Sosial;
17. langkah-langkah tahapan dalam Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
18. formulir yang digunakan. e. prosedur Layanan Hukum, meliputi:
19. Layanan Hukum;
20. langkah-langkah tahapan dalam Layanan Hukum; dan
21. formulir yang digunakan.

f. prosedur Layanan Pemulangan, meliputi:

1. Layanan Pemulangan;
2. langkah-langkah tahapan dalam Layanan Pemulangan; dan
3. formulir yang digunakan. g. prosedur Layanan Reintegrasi Sosial, meliputi:
4. Layanan Reintegrasi Sosial;
5. langkah-langkah tahapan dalam Layanan Reintegrasi Sosial; dan
6. formulir yang digunakan. h. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian layanan dilakukan secara periodik dan berjenjang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.