Pasal 3

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota termasuk kepala desa/lurah melaksanakan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya. (2) Masyarakat berperan serta secara aktif melaksanakan Perlindungan Anak dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak.