Pasal 5

(1) Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan. (2) Pencairan dana Bantuan Operasional diberikan dalam bentuk uang kepada Penerima Bantuan Operasional melalui mekanisme: a. LS ke rekening Penerima Bantuan Operasional; atau b. UP. (3) Pencairan dana Bantuan Operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan ketetapan

KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. (4) Pencairan dana Bantuan Operasional secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK; b. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang- kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen); c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila jumlah dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen); dan d. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila jumlah dana pada tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen). (5) Bantuan Operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima Bantuan Operasional. (6) Bantuan Operasional ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Bantuan Operasional dan kriteria penerima Bantuan Operasional diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.