Pasal 5

Perubahan atas ketentuan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri ini akibat penambahan kebijakan nasional dapat diusulkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.