Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga PPLP sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga PPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama melalui pihak ketiga dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.