Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.